MEDAN-Adanya kasus korupsi di Sumatera Utara (Sumut) mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat koordinasi lintas lembaga. Lewat Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, KPK menggandeng aparat penegak hukum (APH), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah dan efektivitas penanganan perkara.
Berdasarkan catatan KPK, penanganan perkara korupsi oleh kejaksaan dan kepolisian terus meningkat: 112 perkara pada 2023, naik menjadi 149 kasus pada 2024, dan hingga Agustus 2025 sudah menyentuh 97 perkara. Kondisi ini menjadi alarm penting perlunya sinergi yang lebih kuat antara penegak hukum dan lembaga auditor untuk mencegah serta menindak korupsi secara lebih efektif.
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menegaskan pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan secara sektoral. “Bila sinergi telah terbentuk dengan baik, harapannya tidak ada lagi bolak-balik berkas perkara. Bahkan lebih baik jika putusan hakim bisa memberikan efek jera lebih kuat terhadap pelaku korupsi,” ujarnya dalam forum di Aula Tribrata Polda Sumut, Kota Medan, Selasa (30/9/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tanak menyebut kerja sama lintas sektor menjadi simbol komitmen bersama memberantas korupsi, terutama pasca dua operasi tangkap tangan pada proyek jalan di Dinas PUPR Sumut dan Satker PJN Wilayah I pada Juni lalu.
Pelaksana Tugas Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK, Agung Yudha Wibowo, menyoroti berbagai hambatan dalam proses penanganan perkara, mulai dari perbedaan pandangan antarinstansi hingga perhitungan kerugian negara yang kerap memperlambat penyidikan dan persidangan.
“Rapat koordinasi ini menjadi wadah untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi antarinstansi, sehingga tidak ada celah dalam upaya pemberantasan korupsi, baik dari sisi pencegahan maupun penindakan,” tegas Agung.
Agung juga menekankan peran strategis lembaga auditor daerah. Transparansi laporan keuangan terkait pendapatan, belanja, dan simpanan daerah disebut penting untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya negara. Audit publik tidak hanya berfungsi sebagai alat deteksi, tetapi juga sebagai instrumen penguatan akuntabilitas dan pengendalian kinerja pemerintah daerah.
Kepala Perwakilan BPK Sumut, Paula Henry Simatupang, dan Kepala Perwakilan BPKP Sumut, Farid Firman, menyatakan dukungan terhadap penguatan kolaborasi melalui audit dan pendampingan sesuai tupoksi masing-masing. Mereka berharap kegiatan seperti ini dilakukan secara rutin untuk menjaga keberlanjutan sinergi.
Kapolda Sumut, Whisnu Hermawan, menegaskan pentingnya keteladanan pimpinan dalam membangun budaya antikorupsi di institusi penegak hukum. “Harus ada legacy yang baik yang ditinggalkan hingga memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Utara,” ujar Whisnu.
Senada, Kajati Sumut, Harli Siregar, menilai rakor ini menjadi momentum penyatuan persepsi dan aksi nyata. Namun ia mengingatkan masih ada hambatan seperti ego sektoral, intervensi politik, dan keterbatasan sumber daya dalam memulihkan kerugian negara.
Rapat ini diikuti jajaran kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta perwakilan BPK dan BPKP se-Sumut secara luring dan daring. Forum ini menegaskan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi sangat ditentukan oleh kesatuan langkah antarinstansi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. (PS/REL)
