MEDAN-Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) Nomor R-57/Pres/09/2026 tertanggal 30 September 2026 kepada DPR RI mengenai usulan pemberhentian dan pengangkatan Kapolri.
Dalam Surpres tersebut, Presiden mengusulkan Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri menggantikan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.
DPR RI telah menyetujui pengangkatan Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan pada 1 Oktober 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pergantian pucuk pimpinan Polri ini berlangsung di tengah maraknya persoalan ditubuh polri, semisal kriminalitas, penegakan hukum pengawasan. Serta permasalahan meningkatnya peredaran narkotika hingga berbagai sorotan terhadap tindakan represif aparat kepolisian dalam menghadapi masyarakat.
Pengajuan Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai calon tunggal Kapolri seyogianya dipandang sebagai momentum untuk menguji keseriusan negara dalam membenahi institusi Polri secara menyeluruh (Reformasi Polri).
Pengalaman Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) justru perlu diuji secara kritis, terutama terhadap efektivitas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
Disatu sisi, BNN di bawah kepemimpinannya mencatat pengungkapan ratusan kasus dan puluhan jaringan narkotika sepanjang 2025.
Namun, capaian penindakan tersebut belum berbanding lurus dengan kondisi persoalan narkotika yang masih menunjukkan kondisi yang sangat mengkhawatirkan.
BNN sendiri mencatat prevalensi penyalahgunaan narkotika meningkat dari 1,73% menjadi 2,11% pada 2025, atau sekitar 4,1 juta masyarakat terpapar narkotika.
Pada saat yang sama, tantangan Kapolri baru jauh lebih besar dari pada persoalan narkotika. Polri masih menghadapi berbagai persoalan krusial, mulai dari penggunaan kewenangan dan kekuatan yang berlebihan, kriminalisasi terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik, lemahnya pengawasan dan akuntabilitas anggota, hingga persoalan dalam penanganan demonstrasi dan pelayanan kepolisian.
Direktur LBH Medan Irvan Saputra SH MH, Kamis (01/10/2026) menjelaskan, persoalan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkerjaan rumah dan catatan buruk Polri dibawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit tidak cukup dilakukan hanya melalui pergantian pimpinan atau perubahan regulasi.
“Tetapi Kapolri baru harus menyentuh aspek struktural, instrumental dan kultural institusi kepolisian dalam ini melakukan reformasi Polri Secara Komprehensif,” kata Irvan Saputra.
Seyogyanya gambaran, lanjut Irvan Saputra, persoalan ditubuh Polri telah dihimpun oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri dalam laporan reformasi yang mencapai sekitar 3.000 halaman dan telah diserahkan kepada Presiden pada 5 Mei 2026.
Laporan tersebut memuat berbagai temuan, kritik dan rekomendasi mengenai pembenahan kelembagaan, pengawasan, pelayanan kepolisian, penanganan demonstrasi, hingga penguatan mekanisme akuntabilitas Polri.
LBH Medan, terangnya, menekankan 3.000 halaman rekomendasi tersebut tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif di meja Presiden. Setelah diangkat, Kapolri baru harus menjadikannya sebagai peta jalan reformasi yang diterjemahkan ke dalam target, indikator, batas waktu, penanggung jawab dan evaluasi yang dapat dipantau publik.
Reformasi Polri menjadi harga mati dan harus dibuktikan melalui perubahan nyata dalam praktik, terutama menghentikan tindakan represif, mencegah kriminalisasi, memperkuat pengawasan, dan memastikan seluruh kewenangan kepolisian dijalankan secara profesional, proporsional, transparan, akuntabel serta menghormati HAM.
Persoalan Polri hari ini tidak dapat dilepaskan dari panjangnya catatan buruk dan kritik publik terhadap kinerja dan tata kelola institusi Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.
Persoalan tersebut menjadi semakin krusial karena kewenangan kepolisian bersentuhan langsung dengan hak-hak fundamental warga negara, mulai dari penangkapan dan penahanan, penyidikan, penggunaan kekuatan, hingga pengamanan penyampaian pendapat di muka umum.
Dalam pelaksanaannya, tindakan kepolisian berulang kali menjadi sorotan terkait penggunaan kekuatan berlebihan, kriminalisasi, intimidasi, dan pembatasan kebebasan sipil.
Praktik demikian kerap melanggar hak-hak masyarakat atas jaminan hak hidup dan rasa aman sebagai mana dalam Pasal 9 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, hak atas kebebasan pribadi dan perlindungan dari penangkapan sewenang-wenang, serta hak atas kebebasan berpendapat dan berkumpul dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 24 UU HAM.
Dalam kerangka ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005, kewenangan tersebut juga harus tunduk pada Pasal 6 tentang hak hidup, Pasal 9 tentang kebebasan dan keamanan pribadi, Pasal 19 tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta Pasal 21 tentang hak berkumpul secara damai.
Karena itu, persoalan Polri bukan sekadar persoalan kelembagaan, melainkan kewajiban konstitusional dan HAM untuk memastikan setiap kewenangan kepolisian dijalankan secara sah, proporsional, akuntabel dan menghormati martabat manusia.
LBH Medan menilai sebagai Kapolri baru Komjen Pol. Suyudi Ario Seto Kapolri baru harus melakukan hal-hal sebagi berikut:
1. Kapolri harus berkomitmen menjalankan Reformasi Polri dengan menjadikan 3.000 halaman catatan rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) sebagai roadmap reformasi dengan target dan tenggat waktu yang dapat diawasi publik;
2. Membenahi penegakan hukum dan pengawasan untuk menghentikan penyalahgunaan kewenangan, tindakan represif dan kriminalisasi serta memastikan penggunaan kekuatan dan penyidikan sesuai hukum dan HAM;
3. Menjamin kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kritik dan demonstrasi serta memastikan setiap pelanggaran anggota Polri diproses secara transparan tanpa impunitas;
4. Memperkuat pemberantasan narkotika dengan menyasar bandar, pengendali dan jaringan peredaran.
5. Kapolri baru tidak terlibat dalam dugaan praktik politik praktis.
LBH Medan menegaskan bahwa catatan buruk kepemimpinan Polri sebelumnya harus menjadi bahan evaluasi, bukan diwariskan kepada kepemimpinan baru.
Komjen Pol. Suyudi Ario Seto harus menunjukkan komitmen yang terukur untuk mengubah cara kerja Polri, bukan sekadar melanjutkan kebijakan lama. Keberhasilan kepemimpinan baru harus dapat dilihat dari meningkatnya akuntabilitas, berkurangnya tindakan represif dan kriminalisasi, efektifnya pengawasan, serta terlindunginya hak-hak masyarakat. (PS/REL)
