MEDAN-Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan persoalan mendasar yang menyangkut kebutuhan masyarakat. Karena itu, upaya mewujudkan ketahanan pangan harus menjadi tanggung jawab seluruh jenjang pemerintahan, mulai dari pemerintah desa, kabupaten/kota, provinsi hingga pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikan Bobby saat menghadiri penutupan Pelatihan dan Pendidikan Tani Merdeka Sumut-Aceh di Aula BPSDM Sumut, Medan, Selasa (28/7/2026).
Menurut Bobby, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pangan, tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala keluarga, tetapi juga menjadi kewajiban pemerintah di setiap tingkatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, kata Bobby, telah menjadikan ketahanan pangan sebagai salah satu program prioritas nasional. Karena itu, seluruh jajaran pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan program tersebut dapat diimplementasikan hingga ke tingkat paling bawah dan dipahami oleh masyarakat.
“Tugas kita adalah bagaimana program Presiden ini bisa terimplementasi, sampai ke tingkat paling bawah dan dipahami,” kata Bobby.
Bobby menilai berbagai program Presiden Prabowo, termasuk di sektor pertanian, telah berjalan dengan baik dan mulai menunjukkan hasil. Salah satunya terlihat dari semakin baiknya penyerapan hasil pertanian.
Untuk semakin memperkuat keterkaitan antara sektor pertanian dan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Bobby mengusulkan agar setiap dapur MBG ke depan memiliki surat dukungan dari kelompok tani sebagai salah satu syarat operasional. Menurutnya, langkah tersebut dapat memastikan hasil produksi petani terserap sekaligus memperkuat rantai pasok pangan lokal.
“Kalau boleh kami mengusulkan, agar dapur MBG ke depan memiliki surat dukungan dari kelompok tani yang tergabung di dalam Tani Merdeka Indonesia Sumatera Utara sebagai syarat operasional,” ujar Bobby.
Ia menambahkan, data menunjukkan penyerapan hasil pertanian saat ini semakin baik berkat berbagai kebijakan yang telah dijalankan pemerintah.
“Hari ini kami melihat program-program yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden berjalan sejalan, termasuk di bidang pertanian. Kita tahu dari data-data yang ada bahwa penyerapan hasil petani hari ini sudah sangat baik,” katanya.
Karena itu, Bobby mengajak Tani Merdeka untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan berbagai program yang berkaitan dengan sektor pertanian dan ketahanan pangan.
“Nanti dengan Tani Merdeka mungkin bisa kita kolaborasikan program-programnya, karena kami yakin semuanya sudah ada ahlinya di sana,” kata Bobby.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Wilayah Tani Merdeka Sumut, Gusmiyadi, mengapresiasi komitmen Gubernur Bobby Nasution dalam mendukung kemajuan sektor pertanian. Ia juga menyatakan dukungannya terhadap penerapan zonasi pertanian dan peternakan di Sumatera Utara yang dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat pembangunan sektor pangan di daerah.
Gusmiyadi juga menyampaikan bahwa Sumatera Utara belum berhasil menjadi tuan rumah Pekan Nasional Petani Nelayan (PENAS) 2029. Sebagai alternatif, ia mengusulkan agar Sumut menjadi tuan rumah pertemuan petani se-Indonesia.
“Kita pastikan Sumatera Utara akan menjadi basis konsolidasi kaum petani di seluruh Indonesia,” kata Gusmiyadi.
Penutupan Pelatihan dan Pendidikan Tani Merdeka Sumut-Aceh tersebut turut dihadiri Ketua Umum Tani Merdeka Don Muzakir, Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu, serta sejumlah kepala daerah lainnya. (PS/REL)
