JAKARTA-Gelombang reaksi keras terus mengalir menyusul pernyataan kontroversial yang telah dilontarkan oleh Sony Sonjaya mantan Wakil Kepala BGN, yang di nilai telah menyerang pribadi Nanik S Deyang dan banyak pihak dalam pusaran kasus korupsi MBG.
Tudingan ke Nanik S Deyang diragukan berbagai pihak dan diyakini hanya cara Sony Sanjaya mau lari dari tanggungjawab utama kejadian hukum bahkan terkesan mencari cara lari dari jerat pidana tipikor.
Ketua Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) Azmi Hidzaki dalam keterangan persnya diterima media ini, Jumat (26/6/2026) menjelaskan, sebagian besar dari kelompok masyarakat di berbagai platform media sosial meragukan kredibilitas pengakuan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Banyak pihak menilai Sony enggan menjadi aktor utama, padahal ia adalah pihak yang bertanggung jawab dalam memegang dan mengatur sistem tata kelola program di BGN,” kata Azmi Hidzaki.
Keraguan publik terhadap pernyataan Sony Sonjaya semakin menguat setelah kuasa hukumnya, Elza Syarief, secara resmi mundur. “Elza menilai Sony tidak jujur dan tidak terbuka mengenai aliran dana dari orang kepercayaannya Asep Yusuf Somantri, secara rutin sehingga berpotensi menggagalkan upaya pengajuan status Justice Collaborator (JC). Padahal, sebelumnya Sony bersikeras mengaku bersih dari aliran penerimaan dana,” beber Azmi Hidzaki.
Menurut Azmi Hidzaqi, yang disampaikan oleh Sony Sanjaya yang telah menuding Nanik S Deyang ikut terlibat dalam kasus korupsi merupakan narasi sesat dan justru terkesan tendensius. “Kami sangat menyayangkan adanya opini hoak dan pernyataan dari Sony Sanjaya yang sangat reaktif justru akan memperkeruh suasana dengan narasi-narasi yang provokatif. Saya yakin Nanik S Deyang tak terlibat korupsi,” jelasnya.
Selain itu juga pernyataan Sony tidak di dukung data dan fakta yang valid sehingga sulit untuk di percaya.
Azmi menyayangkan, adanya sebagian narasi yang beredar sengaja dibangun untuk membentuk persepsi negatif terhadap kepemimpinan yang baru di BGN Karena itu, masyarakat diminta untuk tidak langsung menyimpulkan sesuatu hanya dari potongan informasi liar yang viral di media sosial.
“Karena fakta adalah dasar yang harus kita pegang, bukan sekadar opini atau asumsi, selain itu banyak isu yang sengaja dibangun dengan narasi negatif tanpa disertai data dan fakta yang utuh untuk mengganggu program prioritas pemerintah dalam membangun gizi anak Indonesia,” pungkasnya. (PS/REL)
