MEDAN-Aparat Penegak Hukum (APH) diminta awasai penggunaan miliaran APBN di proyek Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 dalam pembangunan beberapa gedung SMPN di Kota Medan.
Pengawasan ini diharapkan guna mengantisipasi korupsi, kolusi dan nepotisme berakibat kerugian negara yang merugikan dunia pendidikan dan masyarakat.
Dana Bantuan Direktorat Sekolah Menengah Pertama Kemendikmen ini digunakan dalam pembangunan SMPN Negeri di Kota Medan diantaranya SMPN 3,20,33,38,39 dan SMPN 45 Medan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dana Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan ini nilainya bervariasi antara 1,2 miliar hingga 2,2 Miliar.
Pengurus Lembaga Peduli dan Pemantau Pembangunan (LP3) Hermanto Tarigan kepada media, Sabtu (20/6/2026) menegaskan, APH harus mengawasi sejak dini proyek dibiayai uang rakyat guna menghindari kerugian.
LP3 menilai, pekerjaan revitalisasi SMP Negeri di Kota Medan itu dikerjakan tidak dengan tenaga kerja profesional dan menjadi Bancakan segelintir pihak.
“Pengelola pekerjaan adalah Kepala Satuan Pendidikan itu, lalu diduga dikoordinirlah pekerjaan itu dengan melibatkan kolega atau Kroni pengelola,” tebak Hermanto.
Informasi diperoleh, lanjutnya, penanggungjawab pekerjaan memberikan pekerjaan ke pihak tak profesional lalu di sub kan lagi ke pihak lain dengan kesepakatan harga minim yang tentu nya berdampak mutu bangunan akan jelek.
“Dari tangan ke tangan, Penanggungjawab kasi ke si A, si A subkan ke lainnya. Di masing masing level, tentu ambil untung. Dampaknya hasil bangunan jelek,” duga aktivis ini.
Hermanto menegaskan, meminta APH segera turun ke SMP Negeri di Medan yang menerima Dana Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Kemendikdasmen RI ini
Pantauan media ini, Jumat (19/6/2026) di SMPN 20 Medan Jalan Kapten Rahmad Budin Kelurahan Terjun pekerjaan rehab gedung belajar bekas kebakaran itu dikerjakan tak profesional.
Tak terlihat rancang bangun nya dan tak ada plank Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta plank proyek pun terlihat sobek.
Dinding bangunan lama yang dampak kebakaran itupun tak dirubuhkan namun hanya disisip hingga berdampak rentan rubuh.
Sementara di SMPN 38 Medan Jalan Abdul Sani Muthalib Lingk 1 Kel. Terjun terlihat pekerjaan yang berantakan dari tatanan bahan kerja. Tak ada juga plank PBG dan gambar rancang bangunnya.
Baik di SMPN 20 Medan maupun di SMPN 38 Medan, media tak dapat menemui Kepala Sekolah maupun Penanggungjawab pekerjaan itu.
Informasi lain diperoleh media, di SMPN 33 dan SMPN 45 Medan, kondisi pekerjaan Revitalisasi Ruang Belajar dari Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Kemendikdasmen ini berpotensi bermasalah karena progres kerjanya lamban hingga dikhawatirkan diblacklist.
BUNGKAM
Sayang nya lagu, tak satupun Pejabat Pemko Medan yang mau menanggapi dugaan amburadulnya dan potensi blacklist nya proyek Dana Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Kemendikdasmen ini.
Baik Walikota Medan Rico Waas, Wakil nya Zakiyudin maupun Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan Ahmad Barli Mulia Nasution tak merespon konfirmasi media ini yang dilayangkan via WA pejabat itu, Sabtu (20/6/2026).
Meski terlihat di laman Whats App pejabat ini centang 2, namun tetap bungkam, seolah enggan menanggapi media ini.
Di lokasi pembangunan pun, tak ada yang bisa ditemui. Kepala SMPN 20 Medan yang juga rangkap Kepala SMPN 38 Medan Jamal Husin Harahap tak terlihat saat disambangi ke 2 SMP Negeri itu, Sabtu (20/6/2026). (PS/RED)
